TES WAWASAN KEBANGSAAN CPNS 2019
PILAR NEGARA – Sistematika dan paal-pasal UUD
1945
1.
Presiden memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal tersebut
diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam............
A.
Pasal 10
B.
Pasal 10 Ayat 1
C.
Pasal 11
D.
Pasal 11 Ayat 1
Jawaban : A
2.
A. Multipatride
B.
Apatride
C.
Ius Sangulnis
D.
Ius Soli
E.
Bipatride
Jawaban : D
3.
Penyerahan wewenang pemerintah
oleh pemerinta pusat kepada daerah otonomi disebut....
A.
Sentralisasi
B.
Demokrasi
C.
Dekonsntrasi
D.
Tugas pembantuan
E.
Desentralisasi
Jawaban : E
4.
A. Pengertian penduduk sama dengan pengertian
warga negara
B.
Penduduk Indonesia pasti warga
negara Indonesia
C.
Warganegara Indonesia pasti
menjadi penduduk Indonesia
D.
Penduduk Indonesia terdiri dari
warganegara Indonesia dan orang asing
E.
Warga negara Indonesia pasti
tinggal di Indonesia
Jawaban : D
5.
Bab I ( Satu ) batang tubuh UUD
NKR membahas tentang.....
A.
Dewan Perwakilam Rakyat
B.
Bentuk dan kedaulatan Negara
C.
Kekuasaan Pemerintah Negara
D.
Majelis Permusyawarahan Rakyat
Jawaban : B
6.
A. Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan
dan Menteri Luar Negeri.
B. Ketua MPR, Ketua DPR dan Menteri Dalam
Negeri
C. Menteri Dalam negeri, Menteri Luar Negeri
dan Menteri Pertahanan.
D. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri
dan Menteri Hukum dan Ham
Jawaban
: C
7.
Menurut UUD NRI 1945 pasal 20,
pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang..
A.
Dewan Perwakilan Daerah
B.
Dewan Perwakilan Rakyat
C.
Presiden
D.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : B
8.
Bab III ( Tiga ) Batang Tubuh UUD
NRI 1945 membahas tentang.........
A.
Kementerian Negara
B.
Majelis Permusyawaratan Negara
C.
Pemerintah Daerah
D.
Bentuk dan Kedaulatan Negara
E.
Kekuasaan Pemerintah Negara
Jawaban : E
9.
A. Kepentingan daerah dan nasional
B. Kekhususan dan keagamaan daerah
C. Kekhususan dan kepentingan daerah
D. Kekhususan dan Keistimewaan daerah
Jawaban
: B
10.
Berdasarkan Pasal I UUD NRI 1945,
MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena............
A.
Kedaulatan berada di tangan DPD
B.
Kedaulatan berada di tangan DPR
C.
Kedaulatan berada di tangan rakyat
D.
Kedaulatan berada di tangan MK
Jawabab : C
11.
Lembaga yang mempunyai tugas dan
fungsi melakukan pengawasan atas pelaksaaann UU mengenai otonomi daerah
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 220 ayat 3 UUD RI 1945 adalah.................
A.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B.
Dewan Perwakilan Daerah
C.
Dewan Perwakilan Rakyat
D.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawabab : C
12.
A. Masa jabatan Presiden RI adalah lima tahun
dan setelah itu dapat dipilih kembali
B.
Masa jabatan Presiden Ri adalah
lima tahun dan setelah itu tidak dpat dipilih kembali
C.
Masa jabatan Presiden adalah lima
tahun
D.
Masa jabatan Presiden adalah lima
tahun dan setelah itu dpat dipilih kembali untuk satu periode
E.
Masa jabatan Presden adalah lima
tahun tidak ada pembatasan periodenya
Jawaban : D
13.
A. Kecerdasan dan Biasiswa
B. Belajar keluar Negeri
C. Penerapan teknologi dan seni
D. Belajar jarak jauh
E. Berprestasi dalam bidang tertentu
Jawaban
: C
14.
A. Senantiasa hidup bermasyarakat
B. Bersikap dan bertindak rasional
C. Dapat dikenai sanksi hukum
D. Cenderung mementingkan diri sendiri
Jawaban
: A
15.
A. Harapan masyarakat pada umumnya
B. Hak asasi manusia yang paling asasi
C. Salah satu tujuan negara Indonesia
D. Sasaran pembangunan bidang agama
Jawaban
: B
16.
A. Keterampilan memanfaatkan teknologi
mutakhir
B. Menjadi warga negara yang cerdas dalam
berpolitik
C. Penduduk yang mendapatkan pendidikan
D. Memberikan pendidikan gratis kepada setiap
warga
E.
Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
Jawaban
: E
17.
A. Kekuasaan pemerintahan
B. Kekuasaan Negara
C. Kekuasaan Bangsa
D. Penyelenggara negara
Jawaban
: A
18.
Menurut pasal 7B UUD 45 hasil
amandemen, istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapun lembaga
negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah.....
A.
Kepolisian RI
B.
Mahkamah Konstitusi
C.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
D.
Komisi Yudisial
Jawaban : B
19.
A. Memelihara dan memperbaiki proses kehidupan
demokrasi
B. Partisipasi aktif kepada negara
C. Mengembangkan kehidupan masyarakat dan
bangsa
D. Memecahkan masalah negara
Jawaban
: A
20.
A. Partisipasi
B. Penegakan hukum
C. Daya tanggap
D. Berkeadilan
E. Akuntabilitas
Jawaban : E
21.
Sebagai hukum dasar tertulis, UUD
45 mengikat semua pihak. Menurut pasal 1
amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena......
A.
Kedaulatan berada di tangan rakyat
B.
Kedaulatan senuhnya dilakukan
melalui pemilihan Presiden secara
langsung
C.
Kedaulatan berada di tangan
legislatif
D.
Kedaulatan berada di tangan
Presiden atau Wakil Presiden
Jawaban : A
22.
Menurut pasal 18 UUD 1945 yang
diamendemen, pemerintah daerah provinsi,
daerah , kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang angota-anggotanya dipilih
melalui...........
A.
Pemilihan Umum
B.
Pemilihan oleh DPRD
C.
Pemilihan oleh Partai Politik
D.
Pemilihan oleh Presiden
Jawaban : A
23.
A. Kedaulatan di tangan partai, terbukti
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
dapat
dilakukan oleh partai politik
B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD sehingga tidak lagi
dipegang oleh MPR
C. Kedaulatan di tangan rakyat, tetapi
dilaksanakan oleh gabungan MPR dan DPD sehingga
bukan MPR
E.
Merupakan rumusan pasal baru sebagai perubahan
dari penjelasan UUD NRI 1945
Jawaban : B
24.
Berdasarkan ketentuan UUD NRI
tahun 1945 hasil perubahan, salah satu fungsi dan kewenangan MPR dengan masa
tugas lima tahun adalah.........
A.
Mengesahkan UUD
B.
Memilih Presiden dan Wakil
Presiden
C.
Melantik Presiden dan Wakil
Presiden
D.
Mengesahkan Undang-undang
Jawaban : C
25.
A. Rakyat dapat mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden, tetapi tidak bisa mengusulkan
B. Kedaulatan menjadi tidak lagi di tangan
rakyat, tetapi di tangan partai politik
C. Usulan calon Presiden dan Wakil Presiden
dapat dilakukan oleh rakyat secara bersama
D. Usulancalon Presiden dan Wakil Presiden
harus berasal dari anggota partai politik
Jawaban
: B
26.
A. Presiden yang sudah memegang jabatan selama
lima tahun, tidak boleh mencalonkan
lagi sebagai Presiden.
B. Presiden yang sudah memegang jabatan dua
kali masa jabatan tidak berturut-turut,
tidak boleh menjabat lagi
C. Presiden yang sudah memegang jabatan dua
kali masa jabatan, baik berturut-turut
maupun tidak, boleh menjabat lagi.
D.
Presiden yang sudah memegang jabatan dua kali,
baik berturut-turut maupun tidak,hanya boleh menjabat wakil presiden
E.
Presiden hanya diperbolehkan
menjabat selama dua periode jabatan selama 10 tahun, setelahnya tidak dapat
mencalonkan lagi
Jawaban : E
27.
A. Kedudukan Wakil Presiden dan menteri negara
adalah sama, sebagai pembantu
Presiden
B. Kedudukan Wakil Presiden dan menteri negara berbeda karena menteri
berasal dari
partai politik.
C. Kedudukan Wakil Presiden dan menteri negara
sama karena keduanya diusulkan oleh
Partai Politik.
D. Kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi
karena dipilih oleh rakyat, sedangkan menteri
negara dipilih oleh Presiden.
E.
Kedudukan Wakil Presiden lebuh
tinggi, karena berkesempatan menggantikan Presiden jika berhalangan tetap
Jawaban : D
28.
Merujuk kepada teori pemisahan
kekuasaan dari Montesqieu, kekuasaaan negara terpisah dalam eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, kekuasaaan legislatif menurut UUD NRI
1945 dijalankan oleh...........
A.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B.
Dewan Perwakilan Rakyat
C.
Dewan Perwakilan Daerah
D.
Mahkamah Agung
E.
Mahkamah Konstitusi
Jawaban : B
29.
A. Setiap warga negara berkewajiban bekerja
guna memenuhi kehidupan keluarga yang
layak dan wajar sesuai dengan martabat.
B. Macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh
warga negara ditentukan negara
dengara dengan besaran upah sesuai dengan aturan
C. Batas kelayakan kehidupan antara warga
negara satu daerah dengan daerah lainnya
dapat berbeda-beda.
D.
Ketentuan tentang upah minimum
regional sudah menjamin penghidupan yang
layak bagi pekerja dan tidak bekerja
E.
Negara wajib menetapkan dan
mengatur batas minimal penghidupan yang layak sekaligusmenjamin ketercapaiannya
Jawaban : E
30.
A. Bergantung pada kehendak DPR dan Presiden
yang tertuang dalam UU yang sudah
Diundangkan.
B. Harus sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan dan ketentuan
umum yang ada.
C. Menjadi kewenangan parlemen dalam negosiasi
antarpartai politik hasil pemilu yang
sudah dilaksanakan
D.
Secara mutlak mengikuti ketentuan perundangan
tentang hak asasi manusia yang berlaku secara internasional.
Jawaban : B
31.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945
hasil amademen keempat, lembaga negara di Indonesia memiliki kekuasaaan
yudikatif adalah ......
A.
MK, MA, dan KY
B.
MA, KY, dan DPR
C.
MPR, MK, dan KY
D.
MA, MK, dan DPR
Jawaban : A
32.
A. Tidak boleh usaha yang bersifat
perseorangan karena harus “usaha bersama”
B. Asas perekonomian kekeluargaan merupakan
asas yang komplementer
C. Perekonomian yang berdasar demokrasi adalah
nama lain dari liberalisme
D. Sistem perekonomia yang dianut dibebaskan
asal dikuasai oleh negara
Jawaban
: A
33.
Menurut UUD RI tahun 1945
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ......
A.
Menurut UUD
B.
Oleh MPR
C.
Menurut kehendak DPR
D.
Menurut kehendak Presiden
Jawaban : A
34.
Salah satu materi muatan UUD NRI
tahun 1945 adalah pasal yang mengatur keanggotaan MPR. Keanggotan MPR terdiri dari..........
A.
DPR dan wakil golongan
B.
DPR dan DPD
C.
DPR dan Utusan Daerah
D.
DPD dan Wakil Golongan
Jawaban : B
35.
Pemegang kekuasaan terting atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah.............
A.
Panglima TNI
B.
Kepala masing-masing angkatan
C.
Presiden
D.
Menteri Pertahanan
Jawaban : C
36.
Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah.............
A.
Seluruh rakyat Indonesia
B.
Penduduk asli Indonesia
C.
Warga negara asli Indonesia
D.
Partai Politik
E.
Penduduk dan warganegara asli
Jawaban : D
37.
Salah satu materi muatan dalam UUD
NRI tahun 1945 adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna..............
A.
Menjaga keadilan
B.
Menegakkan hukum
C.
Menjamin kepastian hukum
D.
Membela kebenaran dan keadilan
E.
Menegakkan hukum dan keadilan
Jawaban : E
38.
Keikutsertaan dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara merupakan................
A.
Hak dan kewajiban tiap-tiap warga
negara
B.
Hak dan kewajiban penduduk
Indonesia
C.
Kewajiban tentara nasional
Indonesia
D.
Kewajiban warga negara Indonesia
Jawaban : A
39.
Pemerintah wajib membiayai setiap
warganegara dalam mengikuti.........
A.
Pendidikan dn pelatihan
B.
Pendidkan dasar
C.
Pendidikan tinggi
D.
Pendidikan dasar dan menengah
Jawaban : B
40.
A. Pertanian
B. Perkebunan
C. Peternakan
D. Pendidikan
E. Pertambangan
Jawaban
: E
41.
A. 1/3 dari jumlah anggota DPR
B. 2/43 dari jumlah anggora MPR
C. 1/2
dari anggota MPR
D. 1/4
dari anggota MPR
Jawaban
: D
42.
A. Peraturan pemerintah terhadap UU
B. Keputusan Presiden terhadap peraturan
pemerintah
C. UU terhadap ketetapan MPR
D. Ketetapan MPR terhadap UU Negara RI tahun
1945
E. Undang-undang terhadap UUD Negara RI tahun
1945
Jawaban : E
43.
A. Pembukaan, pasal-pasal , aturan peralihan,
dan penjelasan.
B. Pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan
C. Pembukaan, pasal-pasal, dan aturan tambahan
D. Pembukaaan, pasal-pasal, dan aturan
peralihan
E. Pembukaan dan pasal-pasal.
Jawaban
: E
44.
A. Warganegara Indonesia
B. Warganegara Indonesia dan tidak perna
menerima kewarganegaraan lain
C. Warganegara Indonesia sejak ia lahir
D. Warganegara Indonesia y ang sah memurut UU
Jawaban
: C
45.
A. Legislasi dan anggaran
B. Pengawasan umum dan anggaran
C. Legislasi dan pengawasan umum
D. Pengawasan Umum, legislasi, dan anggaran
E. Legislasi, anggaran dan pengawasan
Jawaban
: C
46.
A. Presiden memberi grasi dengan pertimbangan
MA
B. Presiden menyatakan keadaan bahaya
C. Pungutan pajak harus berdasarkan pada
undang-undangan
D. Fakir miskin dan anak terlantar yang harus
dipelihara oleh negara
Jawaban
: C
47.
A. Setiap warga negara wajib percaya dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama dan
Beribadah
C. Mendasarkan pada agama tertentu dan tidak
dijadikan dasar negara
D. menjadikan hukum agama sekaligus sebagai
hukum negara legal
Jawaban
: A
Komentar
Posting Komentar