Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) SKD CPNS 2019
PILAR Negara – Sistem Ketatanegaraan Indonesia
1.
Bemikrasi pancasila merupakan
demokrasi konstitusional, prinsip pokoknya tertuang dalam..
A.
TAP MPR
B.
Pembukaan UUD NKRI 1945
C.
UUD NKRI 1945
D.
Pancasila
E.
Pancasila dan UUD NKRS 1945
Jawaban : D
2.
Berikut ini adalah lembaga yang dibentuk
setelah reformasi dan diberi tugas untuk menjaga martabat dankehormatan para
hakim , nama lembaga ini adalah .......
A.
Komisi Yudisial
B.
Mahkamah Agung
C.
Mahkamah Konstitusi
D.
Pengadilan Ad Hoc
Jawaban : A
3.
A. Mengeluarkan Keputusan mengubah UUD 1945.
B. Menggunakan konstitusi RIS debagai UUD.
C. Mengeluarkan Keputusan UUDS 1950 sebagai
UUD.
D. Memberlakukan Keputusan UUD 1945 dan
menyatakan tidak berlaku lagi UUDS 1950
D. Memberlakukan konstitusi RIS dan UUDS 1950
Jawaban
: D
4.
Produk legislasi yang dihasilkan
sebagai hasil ker ja sama antara DPR dan
Presiden untuk melaksanakan UUD Negara RI tahum 1945 adalah
..............
A.
Undang-undang
B.
Undang-undang Dasar
C.
Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah
D.
Undang-undang dan Undang-undang
Dasar
Jawaban : A
5.
A. Bentuk Pemerintahan
B. Bentuk Negara
C. Sistem Demokrasi
D. Sistem Lembaga Negara
Jawaban
: C
6.
A. Adanya partisipasi rakyat dan pembangunan
B. Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi
seluruh rakyat Indonesia
C. Bahwa setiap orang bebas bicara sesuai
dengan keinginannnya
D. Adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintah
Jawaban
: B
7.
Berdasarkan UUD Negara RI tahun
1945, Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai hak menguji secara material terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah ini ......
A.
Keputusan Presiden
B.
Undang-undang
C.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
D.
Keputusan Materi
Jawaban : B
8.
Salah satu hak interpelasi yang
dimiliki oleh anggota DPR adalah .........
A.
Melakukan penyelidikan
B.
Menetapkan APBN
C.
Bertanya kepada Pemerintah
D.
Mengawasi jalannya pemerintanhan
Jawaban : C
9.
A. Adanya Presiden, Wakil Presiden dan Perdana
Menteri.
B. Kepala Negara seorang Presiden dan
Kepala Pemerintahan Perdana Menteri.
C. Presiden sebagai Kepala pemerintahan dan
Perdana menteri sebagai Kepala Negara.
D. Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus
sebagai Kepala Pemerintahan
E. Kedudukan Presiden dan Perdana Menteri
setara dengan Parlimen.
Jawaban : d
10.
Berdasarkan UUD Negara RI Tahun
1945, kekuasaan pemerintahan dalam arti sempit dilaksanakan oleh .......
A.
DPR
B.
Presiden
C.
Mahkamah Agung
D.
Lembaga Tinggi Negara
Jawaban : B
11.
A. Mengatur konflik
B. Sosialisasi Politik
C. Kaderisasi Politik
D. Managemen Politik
E. Komunikasi Politik
Jawaban
: B
12.
Lembaga Negara Repunlik Indonesia
yan menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif adalah ..........
A.
Mahkamah Konstitusi
B.
Mahkamah Agunng
C.
DPR
D.
Presiden
E.
MPR
Jawaban : D
13.
A. Terwujudnya tujuan bersama sebagai negara
hukum.
B. Terciptanya keadilan sosial yang merata
C. Terbentuknya kegotong-royongan pada warga
negara
D. Terwujudnya kehidupan bersama antara warga
negara dan penduduk
Jawaban
: A
14.
Dalam UUD 45 terdapat konsepsi
demokrasi. Jika dibandingkan dengan berbagai sistem demokrasi lain, tampaklah ciri khas demokrasi pancasila,
yaitu mengutamakan ...........
A.
Musyawarah muafakat
B.
Suara terbanyak
C.
Pemungutan suara
D.
Pertimbangan rasional.
Jawaban : A
15.
A. Mengusahakan pemikiran logis dengan dukungan
mayoritas
B. Apabila tidak tercapai pemuafakatan maka
dilakukan pemungutan suara terbanyak
C. Memperhatikan suara terbanyak, tetapi
menghargai suara minoritas
D. Mendahulukan warga negara utama demi
kebersamaan
Jawaban
: B
16.
Gotong-royong merupakan salah satu
unsur persatuan bangsa yang hidup dalam masyarakat sebagai budaya luhur yang
harus dilestarikan. Pada hakikatnya hal tersebut merupakan pengamalan dan
pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 terutama pokok pikiran yang........
A.
Pertama
B.
Kedua
C.
Ketiga
D.
Keempat
E.
Kelima
Jawaban : B
17.
A. Berbagi Kasih terhadap yang menderita
B. Toleransi antar umat beragama
C. Tengang rasa dan tepo seliro
D. Memberikan bantuan tanpa diminta
Jawaban
: C
18.
A. Tidak membatasi secara tegas sikap kekuasaan
harus dilakukan oleh suatu organisasi
atau badan tertentu yang tidak boleh
saling campur tangan.
B. Memberikan wewenang yang cukup komprehensif
kepada Presiden sebagai hak
Prerogotif.
C. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPR
untuk menyelesaikan jika terjadi
konflik kepentingan dalam
penyelenggaraan negara.
D.
Memberikan kewenangan kekuasaan atas lembaga
penyelenggara negara yang terdiri atas presiden, DPR dan MPR untuk mengatasi
permasalahan negara
Jawaban : A
19.
A. Praktik penyelenggaraan Kenegaraan Republik
Indonesia.
B.
Teori negara hukum Ketatanegaraan
Republik Indonesia
C.
Praktik Ketatanegaraan dan model
negara hukum yang diterapkan di Indonesia.
D.
Teori dan praktik penyelenggaraan
sebagai sebuah kesepakatan tertulis antarlembaga penyelenggara negara.
Jawaban : A
20.
A. Hukum dapat ditinjau
B. Praduga tak bersalah
C. Kepala Negara mempunyai hak intervensi
terhadap hukum.
D. Kepala Pemerintahan dapat memerintahkan
penghentian hukuman.
Jawaban
: B
21.
A. Merupakan Hak Prerogatif Presiden
B. Partai politik dapat mengajukan nama baru
C. DPR dapat menyampaikan hak keberatan kepada
presiden
D. DPR dapat menggunakan hak interpelasinya
kepada Presiden
Jawaban
: A
22.
Setelah UUD 45 diamandemen,
parlemen Indonesia saat ini terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dan...............
A.
Majlis Permusyawaratan Rakyat
B.
Dewan Perwakilan Daerah
C.
Mahkamah Agung bersama dengan
Perwakilan Anggota MPR
D.
Mahkamah Agung bersama dengan sebagian anggota Mahkamah
Konstitusi
Jawaban : B
23.
Cita-cita demokrasi maksudnya
adalah...............
A.
Negara berdasarkan Ketuhanan
B.
Negara kedaulatan hukum
C.
Negara berasas konstitusional
D.
Negara Republik Kerakyatan
Jawaban : B
24.
Kedaulatan rakyat di Indonesia
dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung . Kedaulatan rakyat secara
langsung dilaksanakan dalam bentuk .............
A.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif
B.
Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi
dan Mahkama Agung
C.
Pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan Indonesia
D.
Pemilihan Menteri negara secara
langsung oleh presiden
Jawaban : A
25.
Kedudukan antarlembaga negara
sederajat, tetapi MPR dapat dikatakan lebih tinggi karena
A.
Jumlah keanggota di MPR paling
besar diantara lembaga negara pemegang kekuasaan lain.
B.
Komposisi keangotaan MPR
berdasarkan keterwakilan dan mewakili semua warga negara
C.
Mempunyai wewenang mengubah dan
menetapkan UUD, serta memberhentikan Presiden.
D.
Berhak membuat ketetapan, yang
yurisdiksinya lebih besar daripada lembaga negara yang lain.
Jawaban : C
26.
A.
Diperkuatnya lembaga parlemen dengan kekuasaan legislatif
B. Menjaga Independensi kekuasaan kehakiman
pada Mahkamah Agung
C. Dimungkinkannya model koalisi dalam
mencalonkan Presiden
D. Menambah jumlah anggota parlemen dan
kementerian
Jawaban
: D
27.
A. Presiden tidak bisa membuat peraturan
perundang-undangan tertentu.
B. Presiden tidak bisa membuat peraturan
perundang-undangan tertentu
C. Presiden dapat dijatuhkan oleh DPR sebagai
pemegang kekuasaan legslatif
D. Presiden hanya bisa berhentikarena
megundurkan diri atau meninggal
E. Masa jabatan Presiden lima tahunan tidak
bolehlebih dari dua masa jabatan
Jawaban
: E
28.
Menurut UUD NKRI 1945, Indonesia adalah negara republik, negara berkedaulatan
rakyat, dan hukum dapat di maknai bahwa...........
A.
Indonesia adalah negara kesatuan
yang terbentuk republik
B.
Indonesia adalah negara kesatuan
yang demokratis
C.
Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentukan Republik
D.
Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk demokrasi
E.
Negara Indonesia adalah negara
hukum yang demokrasi
Jawaban : E
29.
A. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak
lagi menjadi lembaga tertinggi
B. Masa jabatan anggota Majlis Permusyawaratan
Rakyat berlangsung terus menerus
C. Perubahan dari prinsip perwakilan politik
dan fungsional menjadi politik dan daerah
D. Perubahan kedudukan dan fungsinya sebagai
salah satu lembaga tinggi negara
E. Kedudukan Majlis Permusyawaratan Rakyat
dibawah Komisi Pemilihan Umum
Jawaban
: C
30.
A. Dimungkinkannya tidak dilaksanakan
kewenangan tersebut
B. Muncul kewenangan-kewenangan baru yang ada
di MPR
C. Kewenangan meberhentikan presiden bergantung
pada DPR
D. Independen walaupun putusan Mahkamah
Konstitusi memutuskan lain
Jawaban
: A
31.
Dalam fungsi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilam Rakyat unsur persamaan , yaitu dalam hal
................
A.
Kedudukan sebagai lembaga negara
B.
Pengawasan terhadap keuangan
negara
C.
Jumlah keanggotaan dan
tanggungjawab
D.
Struktur kepimpinan dan keanggotaannya
E.
Pertangungjawabannya kepada MPR
Jawaban : E
32.
Amandemen terhadap UUD Negara
Republik Indonesia 1945 dalam hal kekuasaan yudikatif atau kehakiman,
menunjukkan adanya perbedan dengan ketentuan sebelum amademen, yaitu dalam
hal....
A.
Kekuasaan kehakiman dipegang oleh
lembaga Mahkamah Konstitus
B.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih
rendah daripada Mahkama Agung
C.
Kedudukan Lembaga Peradilan berada
dibawah Mahkamah Kons titusi
D.
Adanya Komisi Yudisial yang
kewenangnnya ditentukan UUD
E.
Kedudukan komisi Yudisial yang
lebih tinggi dari Mahkamah Agung
Jawaban : D
33.
Majlis Permusyawaratan Rakyat
mempunyai wewenang antara lain............
A.
Mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar
B.
Mengangkat anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
C.
Memilih anggota Dewan Pertimbangan
Agung
D.
Memilih hakim Mahkamah Konstitusi
Jawaban : A
34.
Menyatakan peran serta membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain menjadi wewenang dari..........
A.
Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
B.
Presiden dengan persetujuan Dewa
Perwakilan Rakyat
C.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan persetujuan Presiden
D.
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah
Jawaban : B
35.
Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
berasal dari usulan...
A.
Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat
B.
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah
C.
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung
D.
Presiden, Majelis Permusyawaratan
Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung
Jawaban : C
36.
Badan Pemeriksa Keuanagan
menyerahkan hasil pemeriksaaan pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan
negara kepada..
A.
DPR, dan DPD sesuai dengan
kewenangnnya
B.
DPR , MPR, dan Presiden sesuai
dengan Kewenangnnya
C.
DPR, DPA dan MPR sesuai dengan
kewenangnnya
D.
DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan
kewenanggnya
E.
DRP, DPA, an DPKD sesuai dengan
kewenangnnya.
Jawaban : D
37.
Hubungan fungsional dalam
pembuatan perundang-undangan dapat terjadi pada........
A.
Presiden, DPR, dan DPA
B.
Presiden, DPR dan MPR
C.
Presiden, MPR dan DPD
D.
Presiden, Mk dan KY
E.
DPR, DPP dan Presiden
Jawaban : E
38.
Angota Badan Pemerikasa Keuangan
dipilih oleh Dewa Perwakilan Rakyat dengan mendapat pertimbangan dari
A.
Dewan Perwakilan Rakyat
B.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C.
Mahkamah Konstitusi
D.
Mahkamah Agung
Jawaban : A
39.
Komisi Pemilihan Umum berwenang
menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih
A.
DPR, DPD, DPRD dan pimpinan partai
politik
B.
DPR, DPD, DPRD, Presiden dan
perwakilan Presiden
C.
DPR, DPRD dan Presiden
D.
Presiden dan Wakil Presiden
Jawaban : B
40.
DRP dan DPD membuat kebijakan
tentang otonomi daerah. Hal itu merupakan contoh hubungan ............
A.
Penyelesaian sengketa
B.
Pelaporan dan pertanggujawaban
C.
Fungsional
D.
Pengawasan
E.
Koordinasi
Jawaban : C
41.
Menjaga keamanan dan ketertiban,
melindungi serta mengayomi dan melani masyarakat menjadi wewenang .........
A.
Anggatan Bersenjata Republik
Indonesia
B.
Presiden selaku Kepala Negara dan
Pemerintahan
C.
Kementerian Hukum dan HAM
D.
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
E.
Mahkamah Agung , DPR dan MPR
Juwaban : D
42.
Mahkamah konstitusi mempunyau
kewenangan antara lain.....
A.
Menguji pengaduan pada tingkat
banding
B.
Memutus sengketa Presiden dan
Wakil Pres
C.
Memutus perselisihan antara komisi
yudisial dan mahkamah agung
D.
Memutus sah tidaknya pendirian
partai Politik
E.
Memutus pembubaran partai politik.
Jawaban : E
43.
A.
Terbuka dan transparan
B. Terbuka dan bertanggung jawab
C. Bertanggung jawab dan bermartabat
D. Bertanggung jawab dan akuntabel
E. Bertanggung jawab dan teredibel
Jawaban
: B
44.
A. RAPBN yang diusulkan tetap berlaku pada
waktunya
B. Disusun APBN sementara untuk mengatasi
kekosongan
C. Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu
D. Pemerintah Menjalankan APBN yang pernaj
disetujui DPR sebelumnya
E. Masa berlakunya APBN tahun tersebut ditunda
sampai mendapat persetujuan DPR
Jawaban
: C
45.
A. Warga Negara Indonesia
B. Tidak perna dipidana
C. Sehat jasmani dan rohani
D. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
E. Seorang Negarawan
Jawaban
: E
46.
A. Sedikitnya sekali dalamlima tahun di ibukota
negara
C. Sedikitnya sekali dalam lima tahunnya di
ibukota negara
D. Sesekali dalam tiap tahunnya di istana
negara
Jawaban
: A
47.
A. Tunduk pada nilai-nilai agama yang diakui
B.
Memenuhi tuntutan keadilan
C.
Menyesuaikan dengan pertimbangan
moral
D.
Menghormati hak dan kebebasan orang lain
E.
Tunduk kepada yang ditetapkan
dengan UU
Jawaban : E
Komentar
Posting Komentar